Arkeologi Indonesia

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Articles Arkeologi Kesejarahan Gorontalo Merdeka 23 Januari 1942?

Gorontalo Merdeka 23 Januari 1942?

E-mail Print PDF
Gorontalo Pada Masa Kerajaan
Sebelum masa penjajahan Belanda abad ke-16, keadaan daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat ketatanegaraan Gorontalo. Kerajaan-kerajaan itu tergabung dalam suatu ikatan kekeluargaan yang disebut "Pohalaa".

Secara etimologis pohalaa adalah wadah persatuan keluarga, dengan pengertian lain pohalaa merupakan suatu masyarakat hukum dalam suatu kerajaan atau perserikatan dari kerajaan-kerajaan yang diikat oleh tali persaudaraan, adat istiadat, kepercayaan, hukum adat, tata negara, dan kemasyarakatan Gorontalo (Dama, 1993). Daerah Gorontalo terdiri dari 5 Pohalaa, yaitu:
1. Pohalaa Gorontalo
2. Pohalaa Limboto
3. Pohalaa Bone (termasuk Suwawa dan Bintauna)
4. Pohalaa Bolango (tahun 1862 berganti nama menjadi Boalemo), dan
5. Pohalaa Atinggola

Raja dari pohalaa-pohalaa tersebut ditentukan oleh Baate Baate (pemangku adat). Dari kelima pohalaa tersebut yang menonjol adalah pohalaa Gorontalo dan pohalaa Limboto yang merupakan dua kerajaan terbesar. Rakyatnya terbagi dalam suku–suku (linula-linula yang kemudian disebut kaum) dan dikepalai oleh seorang Olongia. Asal-usul nama Gorontalo terdapat berbagai pendapat dan penjelasan antara lain:

  1. Berasal dari Hulontalangio,nama salah satu kerajaan yang dipersingkat menjadi Hulontalo.

  2. Berasal dari Hua Lolontalango yang artinya orang-orang gowa yang berjalan lalu-lalang.

  3. Hulutalangi yang artinya lebih mulia.

  4. Hulua Lo Tola yang artinya tempat berkembangnya ikan gabus.

  5. Pongolatalo atau Pohulatalo yang artinya tempat menunggu.

  6. Gunung Telu yang artinya tiga buah gunung

  7. Hunto yang artinya suatu tempat yang senantiasa digenangi air.

Jadi asal-usul nama Gorontalo (arti katanya) tidak diketahui lagi, namun jelas bahwa kata "Hulontalo" hingga sekarang masih hidup dalam ucapan orang Gorontalo dan oleh orang Belanda karena kesulitan dalam mengucapkannya diucapkan dengan "Horontalo" dan bila dituliskan menjadi "Gorontalo".

Awal Berkenalan dengan Bangsa Barat
Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia dimulai pada abad ke-16. Kedatangan mereka karena tertarik rempah-rempah dari Indonesia, terutama rempah-rempah yang berasal dari kepulauan Maluku. Bangsa Barat yang pertama datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis yang berlayar dari Malaka pada tahun 1511. Bangsa Portugis ini berlayar dari Malaka menuju Gresik (Jawa Timur) dan berlanjut ke Maluku tempat perkumpulan rempah-rempah.

Bangsa Spanyol kemudian menyusul pada tahun 1521, dengan dua buah kapal melalui Philipina, Kalimantan Utara, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Kedatangan bangsa Spanyol menyebabkan terjadinya perselisihan dengan bangsa Portugis, sehingga bangsa Spanyol tetap berlayar ke Maluku lewat perjanjian dengan Portugis hingga tahun 1534, dengan demikian bangsa Portugis menjadi bebas melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah.

Selanjutnya orang Belanda datang ke Indonesia (Banten) pada tahun 1596, kemudian berlanjut menuju Tuban dan berlayar ke Maluku. Di Maluku mereka siggah di Ternate dan Sultan Ternate menyambut baik kedatangan bangsa Belanda, karena Sultan Ternate sedang bermusuhan dengan Portugis dan Spanyol (Tjandrasasmita, 1981/1982:39).

Pada tahun 1607 Belanda berkunjung ke Sulawesi Utara atas persetujuan Raja Ternate, karena Sulawesi Utara merupakan bagian kekuasaannya. Orang Belanda ditugaskan oleh Sultan Ternate untuk menyuruh semua orang Ternate yang berada di Manado kembali ke Ternate. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan orang-orang Belanda memukul mundur Bangsa Spanyol yang berada di Manado yang datang ke Sulawesi Utara melalui Philipina.

Pada tahun 1617 Spanyol mencoba menyebarkan agama Katolik di sekitar Danau Tondano, namun mendapat penolakan. Tahun 1643 para elit lokal mengundang Belanda yang beragama Kristen Protestan untuk membantu, dan semenjak itu Belanda mulai memantapkan hegemoninya. di Sulawesi Utara.

Gubernur Vernigde Oost-Indische Compagnie (VOC) berkuasa di Ternate, Robertus Padtrugge melakukan perjalanannya melintasi Sulawesi Utara menuju Kwandang (Gorontalo), disitulah penetapan kontrak tahun 1678 diputuskan. Para elite lokal Gorontalo dan Limboto tidak dapat berkelit ketika Ternate telah menyerahkan hak-haknya atas Gorontalo dan Limboto kepada VOC yang memiliki kewenangan luas tidak hanya dalam urusan perdagangan, bahkan menguasai sumber perbekalan makanan termasuk jalur suplainya.

Tahun 1727 Gubernur Robertus Padtrugge mengangkat Peter Kokc sebagai wakil VOC di Gorontalo, saat itulah mulai mencampuri urusan pemerintahan kerajaan. Hal ini menimbulkan terganggunya tatanan pemerintahan tradisional Gorontalo yang pada gilirannya menimbulkan ketidaksenangan oleh penguasa pribumi yang akhirnya menimbulkan konflik yang dipicu oleh pemaksaan kehendak Belanda dalam mengkonsolidasikan kedudukannya di wilayah Gorontalo.

<--PAGEBREAK-->
Intervensi dan Hegemoni Belanda
Pergantian politik pemerintahan VOC ke pemerintahan Hindia Belanda pada peralihan abad 18 sampai abad 19, ditandai dengan adanya kebangkrutan VOC yang disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya kecurangan pembukuan, korupsi, pegawai yang lemah, sistem monopoli, dan sistem paksa yang membawa kemerosotan moral para penguasa dan penderitaan penduduk.

Pada masa yang sama negeri Belanda sedang mengalami akibat buruk dari perang menghadapi Inggris dalam memperebutkan penguasaan perdagangan. Belanda sendiri sedang berada di bawah pengaruh kekuasaan kekaisaran Prancis di bawah Napoleon.

Intervensi Belanda terhadap kehidupan politik pemerintahan Gorontalo terlihat di dalam surat Dinas Direktur Pemerintahan Dalam Negeri tanggal 6 Pebruari 1886 nomor 943 (Ibid dalam Joni, 2006: 45). Surat yang berisi bahwa raja-raja dan pembesar-pembesar kerajaan mengakui hak Gubernemen Hindia Belanda dalam pemilihan dan pengangkatan pengganti-pengganti dalam kedudukan sebagai raja, bilamana terjadi lowongan; begitu pula bahwa tidak seorangpun dari pegawai-pegawai utama negara yang memakai gelar jogugu, kapitan laut, dan marsaoleh (setingkat camat) akan dapat diberhentikan atau diangkat tanpa disetujui dan diterima baik oleh Gubermen. Berkurangnya kebebasan politik suatu pemerintahan dan rakyatnya sebagai akibat intervensi langsung.

Intervensi terlihat nyata ketika pemerintah Hindia Belanda mengangkat seorang Raja Gauvernment di Gorontalo yang pada saat itu ada dua raja yakni Raja Gouvernment, bertugas memelihara hubungan-hubungan dengan Gubernemen dan Raja Negorij bertugas mengurus urusan dalam negeri. Pengankatan raja tersebut merupakan salah satu penyimpangan dari sebuah sistem birokrasi tradisional Gorontalo yang menganut sistem ketatanegaraan secara adat. Dampak yang ditimbulkan dari persoalan tersebut diantaranya kekuasaan raja menjadi otoritas, rakyat diwajibkan menyerahkan emas.

Keadaan tersebut akhirnya membawa implikasi yakni lemahnya dan bahkan nyaris hilangnya persaudaraan kerajaan (pohalaa) di wilayah Gorontalo. Implikasi lain, rakyat dalam hal ini menjadi korban dari kesewenang-wenangan kekuasaan para marsaoleh. Faktor tidak terbiasanya memegang kekuasaan penuh menjadi salah satu penyebab persaoalan ini. Pemungutan pajak (blasting) yang dilakukan secara paksa oleh marsaoleh terhadap rakyat seperti kasus yang terjadi di Batudaa pada tahun 1872, bahwa tiap penduduk harus membayar pajak perorangan dengan berbagai pasal, dan tiap pasal memiliki harga nilai pajak yang berbeda-beda, jelas peraturan-peraturan tersebut merupakan salah satu indikator dari kesewenang-wenangan kekuasaan yang kemudian menyulut antipati masyarakat terhadap kekuasaan pejabat pada masa itu.

Munculnya Nasionalisme di Gorontalo
Nasionalisme adalah sebuah doktrin politik, perasaan atau pikiran yang didasarkan atas asumsi bahwa masyarakat sebaiknya diorganisasikan dalam bentuk negara-negara (nation-state) dan negara-negara menjadi titik sentral dari loyalitas individu dan kelompok (Riter, 1986: 294).

Kunci utama dari pergerakan nasionalisme adalah keterlibatan kaum intelektual, dimana implikasi kehadiran intelektual berubah menjadi bumerang bagi sistem kolonial Belanda. Kesadaran mereka yang telah memperoleh pendidikan untuk memulai suatu babakan baru dalam perjuangan menentang penjajah mulai bermunculan di Gorontalo, ditinjau dari berkembangnya berbagai organisasi pergerakan yang dimulai sekitar tahun 1920-an baik dari perluasan dan pengembangan organisasi yang berpusat di Jawa maupun yang bermunculan di Gorontalo.

Munculnya berbagai organisasi sosial politik di Gorontalo menunjukkan bahwa pada masa itu telah meletakkan kepentingan nasional sebagai yang utama. Organisasi-organisasi yang muncul di Gorontalo antara lain: Sinar Budi (SB), Sarekat Islam (SI), Muhammadiyah, Nahdatussyafiiyah, Partai Indonesia Raya (PARINDRA), Partai Arab Indonesia (PAI), Persatuan Islam (Persis), Gabungan Partai Politik Indonesia (GAPI), serta gerakan pemuda diantaranya Jong Gorontalo, Jong Islamiten Bond (JIB), dan Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI).

Dikaji dari sejarah organisasi tersebut di atas, organisasi Sarekat Islam pada 1921 yang berubah menjadi Partai Sarekat Islam (PSI) diwarnai bentrokan dengan alat pemerintah Belanda. Bentrokan terjadi di Masjid Jami’ (sekarang Masjid Agung Baiturrahim Gorontalo), bentrokan terjadi tahun 1931 berpangkal dari pidato tokoh-tokoh PSI yang berbau politik dan dianggap bertentangan dengan larangan pemerintahan kolonial Belanda yang telah ditentukan.

Gabungan Partai Politik Indonesia yang berdiri tahun 1939, merupakan federasi baru yang ingin menunjukkan hasrat persatuan partai-partai politik Indonesia yang menuntut untuk diadakannya “parlemen penuh di Indonesia”. Lima bulan setelah terbentuknya GAPI, pada bulan Oktober 1939 GAPI Gorontalo di bentuk yang dipimpin oleh Rekso Sumitro.

Aksi “Indonesia Berparlemen” dikhawatirkan oleh pemerintah Belanda, peringatan dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal, Welter mengatakan bahwa aksi tersebut hanya akan menimbulkan kekecewaan. Walau aksi ditolak oleh pemerintah Gubernur Jenderal, namun GAPI tetap meneruskan aksinya. Menurut GAPI dalam rapat yang diadakan di Gedung Bioskop Murni (sekarang pertokoan), dalam kesempatan itu salah seorang anggota yakni Koesno Danoepojo mengatakan bahwa jawaban Welter yang mengatakan Indonesia belum matang untuk berparlemen, mungkin beliau dalam keadaan “tertidur” sehingga bangsa Indonesia dikatakan belum matang berparlementer (Massa, 2000:8). Dalam rapat terjadi insiden pembubaran rapat oleh polisi Couper yang pada saat itu sedang mengawasi jalannya rapat, dalam perkembangan selanjutnya GAPI secara hati-hati karena peringatan pemerintah.

<--PAGEBREAK-->
Perjuangan Menuju Kemerdekaan
Perlawanan terhadap Belanda di Gorontalo pada tahun 1942 yang dimotori oleh kelompok a non governing elite bersama rakyat sebagai pendukung, pada dasarnya didorong oleh faktor perkembangan situasi yang terjadi di Belanda maupun situasi di dalam negeri Hindia Belanda. Serangan yang dilakukan oleh Jerman pada tanggal 10 Mei 1940 yang berhasil melumpuhkan pusat kota Rotterdam, akibatnya pada tanggal 15 Mei negeri Belanda takluk.

Kondisi demikian membuat pemerintah kolonial Belanda di Gorontalo pun terdesak. Akbibatnya, langkah yang diambil oleh pemerintah Hindia Belanda di Gorontalo merealisasikan politik bumi hangus pada sejumlah objek-objek vital, seperti gudang kopra, pelabuhan-pelabuhan, dan lain-lain. Tindakan tersebut dilakukan oleh pasukan Vernielingcorps, yakni pasukan penghancur yang terdiri dari pegawai dan Ass.Res menjadi komandanya (Massa,A.L,2000:6). Jelas tindakan pasukan Vernielingcorps mendapat reaksi keras dari kalangan kaum nasionalis dan rakyat.

Dalam situasi tersebut pada tanggal 10 Januari 1942, Nani Wartabone mengirimkan surat kepada Ass Residen Corn dan kontrolir Dancona. Surat tersebut isinya berupa ancaman apabila pemerintah Belanda tetap mengadakan penghancuran, maka rakyat siap untuk mengadakan perlawanan.

Tepat hari Jum’at malam tanggal 16 Januari 1942 kaum nasionalis bergerak secara rahasia untuk menghadapi aksi-aksi Belanda. Mereka mengadakan rapat di rumah R.M. Koesno Danoepojo dengan pemimpin-pemimpin rakyat, rapat tersebut berhasil membentuk badan perjuangan yang disebut Komite Dua Belas, dengan ketuanya Nani Wartabone serta wakil Koesno.

Tugas Komite Dua Belas adalah menjaga dan melindungi keselamatan rakyat dan daerah dari segala tindakan kolonial yang merugikan rakyat. Dalam hal ini Koesno juga mengintruksikan kepada anggota Komite Dua Belas untuk memobilisasi pemuda-pemuda dan organisasi politik maupun organisasi kepemudaan untuk bersama-sama melawan kolonialisme Belanda. Instruksi tersebut menunjukkan adanya kesatuan sikap dan tindakan yang merupakan bagian dari strategi perjuangan yang dirumuskan dalam komite ini.

Di tengah konsolidasi dengan pemuda pada tanggal 19 Januari 1942, vernielingcorps kembali mengadakan aksi pembakaran, yang menjadi sasaran adalah pelabuhan Gorontalo dan Kwandang. Akibat aksi tersebut sejumlah gudang, rumah, dan sebuah kapal bernama K.M Kololio turut terbakar.

Dari aksi pembakaran yang kedua tersebut menunjukkan bahwa sikap dan tindakan pemerintah kolonial Belanda tidak menanggapi surat yang diajukan Nani Wartabone pada tanggal 10 Januari 1942, sebagai konsekuensi logis yang harus diterima Belanda adalah berupa tantangan dan perlawanan rakyat.

Tanggal 22 Januari 1942 menjelang tengah malam, rakyat dari kampung Suwawa, Kabila, Tamalate, dan kampung lainnya menuju pos komando yang berpusat di rumah R.M. Koesno dan juga diikuti oleh anggota komite dua belas. Pertemuan tersebut menyepakati tugas-tugas dan strategi yang terdiri dari empat bagian, pertama, penguasaan terhadap fasilitas-fasilitas seperti kantor pos, telegram, dan telepon Gorontalo. Kedua, pembebasan terhadap tahanan politik Belanda. Ketiga, penjagaan dan penerimaan para tahanan oleh rakyat yang dipusatkan di asrama Veldpolitie. Keempat, penyerangan dan penyergapan terhadap para pejabat pemerintahan kolonial Belanda (dilakukan oleh N.Wartabone dan Koesno).

Menjelang pukul 05.00, semua kaum nasionalis dan pemuda bersama rakyat bergerak sesuai rencana, pendudukan Kantor Pos, Telegrap, dan Telepon dapat dikuasai oleh pasukan Ardani Ali bersama rekannya. Nani Wartabone bersama Koesno berhasil menguasai tangsi polisi Belanda, dan saat itu juga pasukan mengadakan penyergapan terhadap pejabat pemerintahan Belanda W.C Roemer (Komandan Veldpolitie), Dancona, Komandan Polisi Kota (Hoofdagenat Stadpolitie), E.Couper, dan Ass Residen Beny Corn.

Pukul 07.00 pagi pada tanggal 23 Januari 1942, pasukan rakyat dan komponen organisasi pergerakan lainnya menyatu dalam sebuah wadah Gabungan Politik Indonesia (GAPI) dan telah menunjukkan kekuatan dan kegigihan saat melakukan ofensif terhadap aparat Belanda. Sisi lain di depan Kantor Pos R.M. Koesno Danoepojo memajangkan selembar kain merah putih yang bertuliskan “Indonesia Berparlemen”. Di tempat itu Koesno menyampaikan pidato kepada rakyat Gorontalo bahwa semua orang Belanda telah ditangkap, jangan mencuri, dan merampok, untuk itu semua saling menjaga keamanan dan barang siapa yang merampok akan diberi sanksi yang berat.

Hal serupa juga dipidatokan oleh N. Wartabone yang menegaskan siapa yang tidak “bersih” jangan sekali-kali ikut campur, seruan ekstrim tersebut dengan maksud menstabilkan keamanan wilayah Gorontalo. Seruan tersebut merupakan angin segar bagi seluruh masyarakat Gorontalo, sekaligus peringatan tegas bagi mereka yang melanggar hukum. Ketentraman dan situasi yang kondisif memang sangat diperlukan, mengingat ‘kekacauan’ yang diciptakan Belanda telah merusak semua.

Perlawanan kolektif yang ditandai oleh adanya penyergapan, penangkapan, dan penawanan terhadap Belanda merupakan kudeta yang berhasil menggulingkan pemerindahan kolonial di Afdeeling Gorontalo. Seperti yang diberitakan oleh Hasan Usman dalam Brosur Gelora Revolusi yang isinya:

Ya, hari ini harus terlukis dalam sejarah perjuangan kebangsaan Indonesia. Pada hari itu untuk pertama kali Sang Merah Putih tegak dan terang-terangan di bumi Indonesia, sebagai lambang dari suatu pemerintahan yang merdeka dan berdaulat. Ia berkibar di depan Kantor Pos, dimuka tempat tinggalnya Asisten Residen Corn, du muka kantor Polisi Kota, di asrama Veldpolitie, ditoko-toko dan dirumah-rumah. Selanjutnya, Nani Wartabone dan Koesno Danoepojo dibantu segenap rakyat Gorontalo telah menangkap semua orang Belanda, maupun sebagai wakil-wakil dari dunia perdagangan Belanda. Mereka semua ditangkap, dilindungi keamanan jiwa mereka selanjutnya dalam tahanan” (Kementerian Penerangan RI, hal 204-205, dalam Apriyanto, 2006:161).

Sehubungan keberhasilan pasukan rakyat dalam menggulingkan pemerintahan Belanda di Gorontalo, pukul 10.00 tanggal 23 Januari 1942, rakyat dari berbagai pelosok daerah datang menuju lapangan kota afdeeling (sekarang Lapangan Taruna), guna mengikuti prosesi penaikan Bendera Merah Putih. Nani wartabone menyampaikan pidato di hadapan rakyat:

“Pada hari ini tanggal 23 Januari 1942, kita bangsa Indonesia yang berada disini sudah merdeka, bebas dan lepas dari penjajahan bangsa manapun juga. Bendera kita yaitu Bendera Merah Putih, lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya?. Pemerintahan Belanda telah diambil alih oleh pemerintahan Nasional."

Dengan perjuangan rakyat Gorontalo terhadap Belanda yang telah dilalui tersebut menjadikan roda pemerintahan di Gorontalo kembali normal. Beberapa kejadian sesudah tanggal 23 Januari 1942 yakni Intruksi pembentukan Stadswacht pada tanggal 24 Januari 1942, pembentukan suatu pasukan penjagaan di samping kepolisian yang telah ada guna menjaga daerah-daerah vital, seperti pelabuhan.

Perlawanan Nasionalis Gorontalo beserta rakyat terhadap Belanda, pada dasarnya merupakan akumulasi dari faktor-faktor pada periode sebelumnya dan kemudian nasionalis beserta rakyat bereaksi total yang ditandai dengan penyergapan, penangkapan, dan penahanan sejumlah petinggi Belanda di Gorontalo.

Akan tetapi pada tanggal 26 Februari 1942 sebuah kapal Boot Onderzeejager (kapal pemburu kapal selam) Jepang berlabuh di pelabuhan Gorontalo, para penjaga pantai memberi tahu Nani Wartabone dan R.M.Koesno. Kedatangan bangsa Jepang tersebut dipimpin oleh petinggi Jepang M.Yanai, penyambutan dilakukan di Lapangan Taruna dihiasi dengan Bendera Merah Putih. Kedatangan bangsa Jepang membawa misi khusus dari Pimpinan Angkatan Laut Jepang. Awal kedudukan Jepang di Gorontalo telah merubah fenomena pemerintahan Gorontalo, perubahan itu disebabkan oleh kebijakan pemerintah Jepang di Gorontalo, seperti pembentukan dewan Gunco Kaigi Co (GICO).



Penulis: Romi Hidayat (alumni Arkeologi Universitas Udayana)

DAFTAR PUSTAKA


  • Apriyanto, Joni. 2006. Hisoriagrafi Gorontalo Konflik Gorontalo-Hindia Belanda Periode 1856-1942. Hal: 35-37. Gorontalo: UNG Press.

  • Dama, Nurdin. 1993. “Peranan Raja Eyato (1673-1679) Membangun Gorontalo” dalam Seminar Hari Ulang Tahun Kabupaten Gorontalo. Gorontalo: Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

  • Massa, A.L, 2000. Mengenang Peristiwa 23Januari 1942 di Gorontalo. Gorontalo

  • Riter, Herry. 1986. Dictionary of Concepts in History. New York: Greenwood Press.

  • Uka Tjanrasasmita, 1981/1982 Sejarah Nasional Indonesia III. Hal: 39. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

  • www.google.com; http//:gorontalohistory

 

Comments  

 
#1 2012-10-07 03:59
Saya sebagai salah seorang putra Gorontalo asli sangat terharu membaca artikel ini. Terima kasih kepada bapak Romi Hidayat selaku penulis artikel yang telah memaparkan sejarah perjuangan rakyat Gorontalo sehingga kami bisa mengetahui peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di Gorontalo.
 

Add comment


Security code
Refresh

Random Image

Who's Online

We have 28 guests online

Comments

25-08-2014By margani
Situs 1.400 Tahun Ditemuk...
Di kecamatan Sumberjaya, Kebon Tebu dan Gedung Surian, Lampung Barat banyak ditemukan dolmen dan men... readmore
10-08-2014By
09-08-2014By
Benteng Kuto Besak: Simbo...
saya adalah mahasiswa sejarah asal Aceh, maaf saya boleh usul situs di Aceh di angkat juga dong...ka... readmore
02-08-2014By
Misteri Tokoh Arya Asvend...
1. Temuan Ring of Fire (gunung2 berapi) membuktikan asal muasal kehidupan berasal. pindahnya bangsa2... readmore
10-07-2014By
Bisnis Uang Lama Menguntu...
maaf admin mau numpang share saya ada uang brazil 10000 ada 3 jika minat PM atau ke no 081703612241 ... readmore
22-06-2014By
Panja RUU Budaya Cari Mas...
Tata nilai budaya yang ada di jogjakarta cukup banyak versinya, salah satunya adalah perikehidupan p... readmore
21-06-2014By
Ditemukan Situs Megalit d...
saya he dak meluruskan sejarah sites megalith diatas saita gAri Tuada ho,yang be nar adalah saitaa g... readmore
10-06-2014By
Logo Surabaya Salah Kapra...
Ini kan cuman masalah simbol atau maskot. sudah banyak sbenarnya yg tau kalau arti sebenarnya adalah... readmore
05-06-2014By
Bisnis Uang Lama Menguntu...
Saya punya uang kertas thn.1946 nilai 10 sen zaman belanda readmore
04-06-2014By
Bisnis Uang Lama Menguntu...
klo mau uang dengan no seri cantik dan huruf abjad kembar hubungi 081807061708 wahyu readmore
RSS