Arkeologi Indonesia

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
HOME Articles Arkeologi Kesejarahan SUPERSEMAR, Gambaran Besar Jiwa Bangsa Kerdil

SUPERSEMAR, Gambaran Besar Jiwa Bangsa Kerdil

E-mail Print PDF
Article Index
SUPERSEMAR, Gambaran Besar Jiwa Bangsa Kerdil
page 2
page 3
page 4
page 5
page 6
page 7
page 8
page 9
All Pages
Oleh : Nurachman Iriyanto
NIM. 07/259867/PSA/1820

Program Studi Arkeologi Sekolah Pascasarjana
Universitas Gajah Mada
Yogyakarta
2008


bangsaku sakit
karena tidak bisa menyelesaikan persoalan
beserta dampak ikutannya,
sakit jiwa kolektif itu membuatnya
tetap menjadi bangsa terbelakang


Alhamdulillah Puji Syukur kepada Allah SWT Tuhan Seru Semesta Alam, yang telah merangkaikan gagasan makhluk dunia dalam kuasa-Nya sehingga kesemuanya ini terjadi. Sementara saat ini sangat kecil kemungkinannya, yang penulis rasakan, untuk dapat menuangkan pendapat dalam bentuk tulisan tentang issue Supersemar pada tugas mata kuliah arkeologi, jika bukan karena mata kuliah Historiografi. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Riboet Darmosoetopo sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah ini yang memberi kesempatan untuk menuliskan peristiwa munculnya Supersemar, sebelum dan sesudahnya. Sangat disadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik bagi ketercerahan kita semua sangat diharapkan.

Pemilihan kajian ini berdasarkan pada kontroversi mengenai keberadaan surat perintah itu sendiri, selain yang terpenting bagi penulis pribadi rasakan adalah, seperti yang tertuang pada lembar di depan, terlalu banyak beban bangsa yang harus ditanggung karena menghabisi nyawa anak-anak kandungnya sendiri. Terlebih jika ditambah dengan kasus-kasus pembantaian umat manusia oleh manusia lainnya terutama yang dilakukan dengan mengatasnamakan demi keamanan dan stabilitas negara, terentang sejak dari Aceh hingga Papua, maka bangsa ini tidak lebih dari kumpulan binatang di rimba raya Indonesia. Bedanya dia berpakaian untuk menutupi diri sebenarnya yang berlumuran darah saudara-saudaranya, bersenjata untuk kembali menghabisi nyawa saudara-saudaranya, dan pandai beretorika untuk membenarkan tindakan pemberangusan hidup dan kehidupan, sesama manusia Indonesia.

Ironisnya, di kalangan mereka yang berpendidikan, bahkan dengan bangga menyatakan bahwa Soeharto, orang yang paling diuntungkan dengan terjadinya tragedi kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah Indonesia, adalah pahlawan. (tidakkah mereka rasa derita 3 juta korban; 65 di Jawa Bali, kasus Tanjung Priok, Talangsari, Aceh, Timor-Timur, Papua, Kerusuhan ‘98 di Solo dan Jakarta, Banongan, Situbondo, Banyuwangi dan lainnya untuk menyebut sedikit kasus di tengah samudra kasus pembantaian manusia di Indonesia). Adakah mereka itu tidak lagi memiliki akal sehat akibat ketiadaan hati nurani ? Adakah mereka manusia Indonesia yang katanya ber-Pancasila ? Tidakkah mereka malu mengaku ber-Tuhan ?

Semoga tulisan ini tetap menjadi cermin bagi penulis pribadi dan bagi pembaca yang selalu bertanya, dalam pertanyaan abadi dan ditanyakan lagi, mengapa negeri ini terlalu senang memakan anaknya sendiri ? Bahwa kebenaran sejati hanyalah milik Allah SWT Tuhan Yang Merahmati Seluruh Alam, tetap merupakan hal yang tidak bisa ditawar, maka kami akan terus bergerak bersama demi terhentinya tangis Ibu Pertiwi, karena diam, bagi kami, adalah pengkhianatan. Terima kasih.


Latar Belakang
Pada empat puluh tahun terakhir ini, historiografi kontemporer Indonesia terutama yang menyangkut "masa-masa yang digelapkan", yaitu tahun 1965 dan sesudahnya masihlah tetap merupakan bidang kajian yang menarik sekaligus menantang. Menarik karena sangat sedikit penulis yang mengkaji masalah ini dan menantang karena sumber-sumber referensi yang menjelaskan periode ini sangat jarang, untuk tidak menyebut tidak ada. Secara kuantitatif, muncul banyak tulisan mengenai tragedi kemanusiaan itu, yang secara signifikan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemahaman bagi perjalanan sejarah republik ini yang tentu saja bukanlah sejarah versi penguasa. Begitu pula secara kualitatif, maka tulisan sekitar "sejarah kelam '65" telah melewati uji publik yang alamiah, melalui perdebatan yang cukup intens di antara para penulis dengan data dan faktanya masing-masing beserta dengan kepentingannya masing-masing pula. Meskipun akhir-akhir ini mulai muncul harapan dan pendapat masyarakat Indonesia untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi saat itu, bagaimana hingga semuanya terjadi dan mengapa peristiwa itu terjadi ?

Bersama dengan pertanyaan tersebut di atas yang hingga kini masihlah tetap menjadi "cerita yang dimisterikan" tidak kalah membingungkannya adalah masalah Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), yang muncul enam bulan setelah tragedi G30S. Sehari setelah kemunculannya kemudian berlanjut hingga tahun-tahun sesudahnya, memicu tragedi kemanusiaan pembantaian anggota, simpatisan, beserta keluarga dan keturunannya atau yang diduga terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tragedi kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah nasional Indonesia, yang tak terkatakan dalam teks literatur sejarah, selain bahwa telah terjadi pembunuhan tujuh jenderal oleh PKI. Sejarah negeri yang dibuat sesuai selera rezim berkuasa, tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya, didukung oleh seluruh kekuatan, siapapun dan di mana pun dia, yang diuntungkan dengan penyelewengan ini.

Supersemar adalah sarana awal pembenar bagi upaya pemberangusan salah satu kekuatan dunia yang ditakuti lawannya, bahkan oleh Amerika sekalipun. Sehingga segala macam cara digunakan untuk dapat menghancurkan kekuatan komunis di Indonesia yang dikhawatirkan akan memiliki efek domino kepada negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Pembunuhan terhadap sekutu sayap kiri Soekarno merupakan produk dari paranoia yang tersebar sebagai suatu kebijakan konspiratorial, dan mencerminkan suatu tragedi di antara intensi dari setiap kelompok dan koalisi. Atau bahkan sebagai suatu bukti dari provokasi dan kekerasan yang dilakukan oleh sayap kanan militer Indonesia. Kontak-kontak mereka di Amerika Serikat, atau (juga penting dan jelas terbuka di sini) hubungan timbal balik intelejen Inggris, Jerman dan Jepang. Dan dengan demikian, setelah semua ini dikemukakan, cerita yang rumit dan ambigiu (mempunyai arti ganda) tentang mandi darah bangsa Indonesia juga merupakan esensi yang sangat sederhana dan sangat mudah untuk dapat dipercayai daripada versi publik yang mengilhami sumber Presiden Soeharto dan pemerintah Amerika Serikat.

Tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar kepada Menteri/Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto yang isinya memberikan wewenang untuk"mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban". Letjen Soeharto yang mendapat surat perintah itu menggunakannya sebagai dasar bagi pembubaran PKI, mengamankan 15 orang menteri Kabinet Dwikora yang Disempurnakan. Dan klimaks dari munculnya Supersemar ini, di kemudian hari direkayasa untuk tidak dapat dicabut oleh sang pemberi wewenang, bahkan Presiden Soekarno tersingkir dari kursi kepresidenannya dan terasing secara politis.

Bagaimana sebenarnya bentuk penugasan Supersemar tersebut ? Apakah skenario kemunculannya telah dirancang sebelumnya ? Mengapa hingga kini sangat sulit mendapatkan bukti naskah asli Supersemar ? Apa kepentingan mereka yang menyembunyikannya ? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangatlah sederhana sebenarnya, namun menjadi rumit ketika semakin hari tidak pernah ada klarifikasi yang komprehensif terhadap masalah yang satu ini. Selain bahwa gerakan-gerakan sporadis dalam meresponnya belum pernah terbukti solid, mengkristal menjadi sebuah kebutuhan bersama akan fakta historis sisi gelap sejarah Indonesia. Dalam rangka menambah sumbangan tulisan berupa sejarah penulisan Supersemar nilah, maka tugas dengan judul di atas menemukan justifikasinya.


Supersemar dan Pengkhianatan
Bagi bangsa Indonesia adalah penting sekali untuk selalu ingat bahwa pada 11 Maret 1966 telah terjadi pengkhianatan besar yang dilakukan oleh segolongan pimpinan TNI-AD yang dikepalai oleh Letnan Jenderal Soeharto (waktu itu) terhadap presiden Soekarno. Melalui pengkhianatan terhadap pemimpin besar rakyat Indonesia ini Soeharto beserta para pendukungnya, baik yang di kalangan militer maupun yang bukan, telah melakukan kejahatan yang besar sekali terhadap revolusi dan rakyat Indonesia. Begitu besarnya kejahatan yang dilakukan dengan pengkhianatan ini, sehingga perlu sekali (dan pantas sekali!) dimasukkan sebagai bagian yang penting dari sejarah bangsa. Semua generasi bangsa yang akan datang perlu sekali mengetahui dengan jelas tentang berbagai kejahatan yang berkaitan dengan pengkhianatan besar ini.

Tugas Historiografi berikut ini adalah ajakan untuk menyegarkan kembali ingatan bersama mengenai peristiwa, yang selama puluhan tahun disanjung-sanjung sebagai Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) yang, pada hakekatnya, merupakan dosa besar dan aib berat yang harus dipikul oleh Soeharto beserta para pendukung rejim militer Orde Baru. Supersemar yang pernah diagung-agungkan oleh para pendiri dan pendukung rejim militer Soeharto dan kawan-kawan (yang ditulang-punggungi oleh TNI-AD dan Golkar) adalah salah satu di antara banyak sekali dan berbagai kejahatan besar yang telah dilakukan oleh rejim militer Orde Baru.
Karenanya, kalau selama puluhan tahun Orde Baru, Supersemar telah dibangga-banggakan setinggi langit oleh kalangan militer (terutama TNI-AD), Golkar, sebagian golongan Islam, dan tokoh-tokoh "cendekiawan", maka sejak turunnya Soeharto dari singgasana kepresidenan sedikit demi sedikit terkuaklah banyak kebusukan dan kejahatan sekitar pengkhianatan terhadap Presiden Soekarno dan penghancuran PKI yang merupakan pendukung utamanya.


Kudeta Merangkak Dimulai 1 Oktober 1965
Kalau dilihat secara hakiki, sebenarnya pengkhianatan dan kudeta merangkak yang dilakukan oleh Soeharto dan teman-temannya di kalangan Angkatan Darat terhadap Presiden Soekarno telah dimulai, pada tanggal 1 Oktober 1965, ketika Soeharto sebagai panglima Kostrad mulai bergerak untuk menghancurkan kekuatan militer yang menyokong G30S. Dengan berbagai jalan dan cara (termasuk yang tertutup) Soeharto dan kawannya di kalangan Angkatan Darat telah melakukan pembangkangan terhadap kepemimpinan presiden Soekarno.

Pembangkangan dan kudeta merangkak Angkatan Darat terhadap Presiden Soekarno ini mulai dilakukan dengan gerakan besar-besaran untuk membunuhi, atau menangkapi secara sewenang-wenang sebagian terbesar pimpinan PKI di semua tingkatan (nasional, propinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan pedesaan) di seluruh Indonesia. Di samping itu, pimpinan Angkatan Darat juga menciptakan berbagai langkah-langkah yang berakibat terjadinya pembantaian besar-besaran (sampai sekitar 3 juta orang) terhadap para anggota dan simpatisan PKI yang tidak bersalah apa-apa, dan penahanan ratusan ribu orang (yang juga tidak bersalah apa-apa ) di banyak daerah. Semuanya ini merupakan pelanggaran HAM besar-besaran oleh suatu rejim terhadap bangsanya sendiri, yang kebiadabannya tak dapat dilukiskan dengan kata-kata.

Pembangkangan dan kudeta merangkak ini mencapai tahap yang sangat penting dengan pemaksaan ditandatanganinya Surat Perintah Sebelas Maret oleh presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966, yang memberi kekuasaan (terbatas) kepada Letnan Jenderal Soeharto, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:
"Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannja Pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas "


Pengkhianatan Soeharto dan komplotannya
Kalau ditelusuri berbagai langkah-langkah atau tindakan Soeharto sebagai "pengemban" Supersemar, maka jelaslah bahwa ia telah melakukan pengkhianatan besar terhadap Bung Karno. Dan kalau di sini disebut Soeharto, maka tidak berarti sebagai Soeharto seorang diri, melainkan sebagai tokoh atau perwakilan golongan yang reaksioner dan anti-Soekarno, yang mempunyai politik dan kepentingan yang sama atau sejajar dengan imperialisme, terutama imperialisme AS. Anti-Soekarno adalah bagian penting dalam politik imperialisme dalam menghadapi Perang Dingin dan perjuangan rakyat Asia-Afrika yang digelorakan oleh Konferensi Bandung.

Menurut brosur yang dikeluarkan oleh Kementerian Penerangan tanggal 28 Maret 1966 (jadi sekitar dua minggu setelah penyodoran secara paksa Supersemar) pada tanggal 12 Maret 1965 Letnan Jenderal Soeharto telah mengeluarkan Perintah Harian kepada Angkatan Darat, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

• Bagi Rakjat, hal ini berarti bahwa suara hati nurani Rakyat yang selama ini dituangkan dalam perjoangan yang penuh keichlasan, kejujuran, heroisme dan selalu penuh tawakal kepada Tuhan yang Maha Esa, benar-benar dilihat, didengar dan diperhatikan oleh Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno yang sangat kita cintai dan yang juga merupakan bukti kecintaan Pemimpin Besar revolusi kepada kita semua .
• Percayakan tugas-tugas tersebut kepada ABRI anak kandungmu; Insya Allah ABRI akan melaksanakan Amanatmu, Amanat Penderitaan Rakyat, yaitu melaksanakan Revolusi kiri kerakyatan Indonesia, dengan ciri-ciri anti feodalisme, anti kapitalisme, anti Nekolim dan mewujudkan masyarakat adil-makmur berdasarkan Panca-Sila, masyarakat Sosialis Indonesia, yang diridhoi oleh Tuhan yang Maha Esa dalam taman sarinya satu Dunia Baru tanpa segala bentuk penindasan dan penghisapan;
• ABRI tidak hendak meng-kanankan Revolusi Indonesia seperti jang dituduhkan oleh benalu-benalu dan cecunguk-cecunguk Revolusi; ABRI juga tidak akan membiarkan Revolusi dibawa kekiri-kirian, sebab Revolusi kita memang sudah kiri. Siapa saja, golongan mana saja, yang akan menyelewengkan garis Revolusi, mereka akan berhadapan dengan ABRI, dan akan ditindak oleh ABRI

Alangkah jauhnya perbedaan atau jarak antara kalimat yang terdengar bagus-bagus itu dengan apa yang dikerjakan oleh Soeharto dan komplotannya sebelum dan sesudah penyerahan Supersemar. Ia bicara tentang Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno yang kita cintai padahal tindakan-tindakannya sejak tanggal 1 Oktober (bersama-sama kawan-kawannya di Angkatan Darat) menunjukkan pembangkangan terhadap presiden Soekarno. Ia juga bicara bahwa Abri akan melaksanakan Amanat penderitaan Rakyat, yaitu melaksanakan Revolusi kiri kerakyatan Indonesia, dengan ciri-ciri anti-feodalisme, anti-kpitalisme, anti-Nekolim dan mewujudkan masyarakat adil-makmur berdasarkanPanca-Sila, masyarakat Sosialis Indonesiar30;r30;, padahal sudah ternyata bahwa tindakannya sebagai pimpinan Angkatan Darat telah menghancurkan Revolusi kiri kerakyatan Indonesia.

Terbukti juga kemudian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya Soeharto sama sekali tidak melaksanakan sikap anti-feodalisme, anti-kapitalisme, anti-Nekolim, melainkan kerjasama dan bersahabat dengan kekuatan-kekuatan kapitalisme dan Nekolim. Terbukti juga dengan gamblang kemudian bahwa Orde Baru yang dipimpinnya tidak mewujudkan masyarakat adil-makmur berdasarkan Panca-Sila atau masyarakat sosialis Indonesia, bahkan mengubur cita-cita untuk mewujudkannya dengan membunuhi dan memenjarakan semua orang yang berjuang untuk sosialisme Indonesia


Supersemar Dan Kejahatan Politik
Jelaslah kiranya bahwa Supersemar yang selama puluhan tahun diagung-agungkan oleh Angkatan Darat bersama pendukung-pendukung setia Orde Baru, adalah kelanjutan dari pembantaian dan pemenjaraan jutaan anggota dan simpatisan PKI yang tidak bersalah apa-apa dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan peristiwa G30S. Supersemar adalah juga merupakan kunci pembuka jalan bagi Soeharto dan komplotannyauntuk melakukan berbagai kejahatan politik, lebih lanjut dan lebih banyak lagi, terhadap presiden Soekarno dan PKI. Beberapa di antara berbagai kejahatan politik itu adalah :

Pada tanggal 12 Maret 1966 (jadi sehari sesudah Supersemar) Soeharto "atas nama presiden/panglima tertinggi ABRI/mandataris MPRS/pemimpin besar revolusi" mengeluarkan keputusan no 1/3/1966 mengenai PKI yang antara lain berbunyi sebagai berikut: Bahwa demi tetap terkonsolidasinya persatuan dan kesatuan segenap kekuatan progresif-revolusioner Rakyat Indonesia dan demi pengamanan jalannja Revolusi Indonesia yang anti feodalisme, anti kapitalisme, anti Nekolim dan menuju terwujudnya Masyarakat Adil-Makmur berdasarkan Pancasila, masyarakat Sosialis Indonesia, perlu mengambil tindakan cepat, tepat dan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia;
MENETAPKAN : Dengan tetap berpegang teguh pada LIMA AZIMAT REVOLUSI INDONESIA.
Pertama : Membubarkan Partai Komunis Indonesia termasuk bagian-bagian Organisasinya dari tingkat Pusat sampai ke daerah semua Organisasi yang seazas/berlindung/bernaung di bawahnya ;
Kedua : Menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai Organisasi yang terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia « (kutipan selesai)
Berdasarkan berbagai keterangan dan kesaksian banyak sumber, maka sekarang makin jelas bahwa keputusan untuk membubarkan dan melarang PKI seperti tersebut di atas adalah atas inisiatif Soeharto dan komplotannyadi Angkatan Darat, dengan mencatut "atas nama" presiden/panglima tertinggi ABRI/pemimpin besar revolusi. Artinya, Bung Karno tidak tahu-menahu sebelumnya, dan bahkan tidak menyetujui pembubaran dan pelarangan terhadap PKI. Hal ini dapat dimengerti kalau diingat bahwa sejak mudanya di tahun 20-an, Bung Karno sudah menunjukkan simpatinya kepada perjuangan PKI dan Marxisme. Gagasan besar Bung Karno adalah persatuan bangsa Indonesia, yang merupakan penggabungan kekuatan politik berdasarkan NASAKOM.

Pada tanggal 14 Maret 1966 Soeharto mengeluarkan peraturan, juga dengan mencatut "atas nama" presiden /panglima tertinggi ABRI/pemimpin besar revolusi, larangan bagi organisasi-organisasi partai politik dan organisasi-organisasi massa, untuk sementara tidak menerima/menampung anggota-anggota ex Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta Organisasi-organisasi massanya yang seazas/bernaung/berlindung di bawahnya.
Larangan ini disusul dengan Seruan tanggal 14 Maret 1966 agar semua anggota pimpinan, kader-kader dan aktivis-aktivis PKI serta organisasi-organisasi massanya melaporkan diri. Pada tanggal 18 Maret 1966 Menteri/PANGAD (Soeharto) mengeluarkan Pengumuman No. 1/Peng/1966, "dimana dikonstateer adanya gejala-gejala kegiatan massa Rakyat yang dapat memberikan kesempatan penunggangan oleh pihak nekolim sehingga perlu diambil tindakan-tindakan tegas yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada Presiden/Pangti ABRI/PBR/Mandataris MPRS. Hari itu juga dikeluarkan Pengumuman No. 5 tertanggal 18 Maret 1966 mengenai tindakan pengamanan terhadap lima belas orang Menteri".
Juga tindakan Soeharto dalam penahanan (istilah yang dipakai : "pengamanan") terhadap 15 menteri, tidaklah dengan izin atau persetujuan presiden Soekarno. Yang bisa dianggap keterlaluan ialah adanya alasan atau dasar penahanan 15 menteri ini yang menyebutkan "adanya gejala-gejala kegiatan massa rakyat yang memberikan kesempatan penunggangan oleh pihak nekolim (!)". Jelaslah kiranya bahwa penahanan 15 menteri, yang merupakan pembantu-pembantu setia presiden Soekarno, adalah usaha untuk melumpuhkan kekuatan politik dan kewibawaan Bung Karno, yang anti-nekolim. Artinya, dengan adanya Supersemar, Soeharto makin meningkatkan pengkhianatannya terhadap presiden Soekarno. Dan sikap yang demikianlah yang disambut dengan gembira sekali oleh kekuatan nekolim dan terutama oleh imperialisme AS.
Empat puluh tahun sudah berlalu, namun ada hal-hal yang berkaitan dengan Supersemar ini masih mengandung misteri atau memang sengaja dibikin misteri. Di manakah surat aslinya, atau siapakah yang menyimpannya? Apakah copy teksnya yang tersimpan di Arsip Negara atau lembaga-lembaga penting lainnya betul-betul mencerminkan ke-otentikan-nya? Mengapa Soeharto tidak mau atau tidak bisa menjelaskan tentang "hilangnya" dokumen asli Supersemar, yang semestinya merupakan dokumen negara yang maha penting? Dan berbagai pertanyaan lainnya.
Meskipun masih ada hal-hal yang merupakan misteri, namun sekarang makin jelas bagi banyak orang, bahwa Supersemar merupakan salah satu di antara berbagai sumber malapetaka bagi bangsa Indonesia, yang akibat-akibatnya atau warisannya masih bisa dilihat dengan gamblang sampai sekarang ini. Di antara akibat buruk dan noda besar yang diwariskan oleh Supersemar itu adalah kasus para korban peristiwa 65, yang walaupun 40 tahun sudah berlalu, masih terus mengalami berbagai penderitaan. Oleh karena itu, Supersemar adalah bukan saja kejahatan dan pengkhianatan terhadap pemimpin besar bangsa, Bung Karno, melainkan juga kejahatan dan pelanggaran HAM terhadap jutaan korban peristiwa 65 dan sebagian besar rakyat Indonesia lainnya.


Historiografi Supersemar
Sungguh sulit dimengerti, bahwa begitu lama dunia politik, kalangan ilmuwan, khususnya ilmu sejarah di Indonesia bisa bungkam begitu lama mengenai masalah tsb. Kalau ada sesuatu yang teramat serius yang merupakan problem besar dalam hati nurani dan bawah-sadar bangsa ini setelah 60 tahun hidup sebagai bangsa merdeka, ialah kebungkamannya terhadap pelanggaran HAM terbesar yang terjadi pada dirinya sendiri.

Historiografi Supersemar, menuntut pendekatan baru dalam penulisannya. Dengan kata lain bahwa metode penulisan historiografi periode ini sudah selayaknya melibatkan dan mencoba metodologi ilmu hukum, yaitu dengan pengenaan tuduhan-tuduhan yang sengaja ditujukan. Tentu hal ini berbeda seratus delapan puluh derajat dengan dengan azas pra-duga tak bersalah. Penulisan sejarah dengan metode ini tentu merupakan konsekuensi dari laporan para saksi dan korban kekejaman rezim Soeharto, baik yang ada di dalam negeri atau pun sengaja menghilang di luar negeri. Salah satu referensi yang mengungkap Supersemar adalah tulisan Harsutejo, G30S Sejarah yang Digelapkan, 2003. Soeharto mempersonifikasikan dirinya sebagai Semar, dan menamai surat perintah yang dianggapnya sakti itu dengan Supersemar, Semar yang super.

Semar merupakan tokoh punakawan, bapak formal punakawan yang lain, Gareng Petruk dan Bagong, dalam pewayangan Jawa. Sekalipun kedudukan resmi Semar ialah pembantu para ksatria, akan tetapi ia merupakan jelmaan Sang Dewata. Tidak aneh jika ia pun bertindak sebagai penasehat spiritual para ksatria. Dalam hubungan ini Jenderal Soeharto bukan saja memposisikan diri sebagai ksatria pemegang amanat kebenaran yang menghancurluluhkan apa yang mereka sebut pemberontakan G30S dan seluruh gerakan kiri dengan PKI sebagai sasaran utama, sekaligus menghabisi Presiden Soekarno beserta ajarannya, ia juga memposisikan diri sebagai Semar Yang Super, setingkat dengan Sang Dewata. Begitulah antara lain Jenderal Soeharto telah mengeksploitir budaya Jawa untuk membangun feodalisme baru bagi kepentingan rezim militernya. Selama lebih dari 30 tahun rezim militer Orba telah mendongkel hampir seluruh ajaran Bung Karno, di antaranya tentang persatuan nasional, tentang "Trisakti" yakni bebas dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Hasilnya telah kita rasakan dewasa ini dalam kemelut seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia yang membawa bangsa ini ke tepi jurang kebangkrutan.

Merupakan salah satu puncak tersendiri perayapan perebutan kekuasaan (kudeta merayap) yang dilakukan Jenderal Soeharto melalui "penyerangan" terhadap sidang Kabinet yang berlangsung tanggal 11 Maret 1966 di Istana Merdeka. Serangan itu melalui penyusupan pasukan RPKAD dan Kostrad tanpa identitas (di bawah pimpian jenderal Kemal Idris yang hebatnya, belakangan menjadi tokoh Barisan Nasional !) ke dalam demonstrasi mahasiswa dan pemuda di Istana Merdeka. Serangan ke Istana itulah yang kemudian melahirkan Supersemar. Tekanan Supersemar supaya "secara pasti melaksanakan ajaran Bung Karno", dikhianati. Yang dilaksanakan justru sebaliknya.

Harsutejo antara lain mengkritisi isi buku terbitan Sekneg 30 Tahun Indonesia Merdeka jilid 3, yang memuat dua macam fotokopi Supersemar dengan penampilan fisiknya yang berbeda (Sekneg 1994:77,91). Naskah fotokopi yang pertama diketik satu spasi dengan tampilan lebih rapi, dan mengesankan asli. Sedang yang kedua diketik satu setengah spasi, dengan tampilan kurang rapi, bahkan mengesankan amatiran. Dua versi Supersemar terdapat di Sekretariat Negara ! Artinya pemerintah Orde Baru menyimpan dokumen palsu (A. Pambudi, 2006: 69). Agaknya kedua arsip inilah yang kini disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Buku tersebut di atas merupakan terbitan resmi pemerintah Orde Baru dengan Sudharmono SH, Menteri Sekretaris Negara sebagai penanggungjawabnya, sedang isinya pada Brigjen Prof. Dr. Nugroho Notosusanto. Terbit pertama kali pada 1977 dengan sambutan Presiden Soeharto. Mengenai keberadaan dua buah surat Supersemar tersebut, buku ini sama sekali tidak memberikan keterangan apa sebabnya mengapa sampai ada dua macam teks Supersemar. Buku resmi negeri ini memang aneh, atau lebih tepat jika disebut tak tahu malu, yaitu bahwa dalam menghadapi dua versi teks untuk satu dokumen negara yang begitu besar pengaruhnya terhadap perjalanan sejarah bangsa ini memilih bungkam seribu bahasa, tanpa klarifikasi. Ironisnya penanggungjawabnya adalah sejarawan. Dokumen penting yang terdiri dari dua sosok sumber sejarah yang sama sekali berbeda rupanya bukan masalah bagi rezim Orde Baru, kecuali bahwa yang penting dokumen itu telah disalahgunakan oleh Jenderal Soeharto secara efektif. Dalam teks di bawah salah satu kopi dokumen tercantum dengan gagahnya,
"... Dengan Supersemar ini, dimulailah koreksi total atas penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh Orla serta usaha untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kemurnian pelaksanaannya ..." (Sekneg, 1994:91).

Rupanya mereka mengira kekuasaan yang telah diambilalih akan abadi, hingga tidak ada seorang pun, juga ahli sejarah tidak, yang berani mempersoalkan dokumen sakti itu. Dengan mata telanjang pun orang awam dapat membandingkan tandatangan Bung Karno (BK) yang tertera pada kedua fotokopi dokumen itu dengan tandatangan BK yang tercantum dengan jelas pada 8 fotokopi surat dan catatan pribadi BK yang ditulis pada tahun 1957 sampai 1968 termasuk surat wasiatnya yang termuat dalam buku susunan Gayus Siagian, Wasiat Bung Karno (Berdasarkan Bahan-Bahan dari Haji Masagung), 1998. Jika kita perhatikan dan kita bandingkan dengan saksama, tandatangan yang tertera pada kedua teks Supersemar itu sama sekali tidak mirip dengan tandatangan BK yang asli.

Menurut Dr. Mukhlis Paeni, saat menjabat sebagai Ketua Arsip Nasional RI, setidaknya terdapat empat versi Supersemar. Dua naskah yang disimpan ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia), satu diterima dari Sekretariat Negara dan satunya lagi dari Mabes ABRI yang diserahkan oleh Jenderal Faisal Tanjung ketika menjabat Panglima ABRI. Kedua naskah itu diragukan keotentikannya karena terdiri dari dua versi dengan 23 butir perbedaan. Pada lain kesempatan, pihak ANRI yang bermaksud menemui mantan Presiden Suharto tak pernah berhasil meski telah dijanjikan (Kompas 9 Feb.2001:19).

Kesimpulan Harsutejo terhadap Supersemar ini adalah tidak lain bahwa kedua dokumen Supersemar tersebut di atas palsu. Ini bukanlah merupakan kesimpulan tergesa-gesa jika kita ingat bahwa rezim Orde Baru dengan ahli sejarahnya tak segan dan begitu nekatnya tak tahu malu hendak merekayasa sejarah dengan menghapus gambar sosok Soekarno dari dokumen sejarah yang sudah dikenal di seluruh dunia ketika teks Proklamasi Kemerdekaan dibacakan di Pegangsaan Timur pada 17 Agustus 1945. Jika benar terdapat empat versi Supersemar, yang sudah pasti dan diumumkan secara resmi oleh rezim Orde Baru ada dua, rupanya manipulasi dan rekayasa seputar Supersemar telah berjalan simpang siur, hingga menemui titik buntunya tidak mampu lagi mengelabuhi matahati Indonesia. Ataukah barangkali memang begitu cara kerja dinas intelijen?


Menurut penuturan salah satu dari ketiga perwira tinggi AD yang akhirnya menerima surat itu, Brigadir Jendral M. Jusuf, Brigadir Jendral Amirmachmud dan Brigadir Jendral Basuki Rahmat, ketika mereka membaca kembali surat itu dalam perjalanan kembali ke Jakarta, salah seorang perwira tinggi yang kemudian membacanya berkomentar "Lho ini khan perpindahan kekuasaan". Tidak jelas kemudian naskah asli Supersemar karena beberapa tahun kemudian naskah asli surat ini dinyatakan hilang dan tidak jelas hilangnya surat ini oleh siapa dan dimana karena pelaku sejarah peristiwa "lahirnya Supersemar" ini sudah meninggal dunia. Belakangan, keluarga M. Jusuf mengatakan bahwa naskah Supersemar itu ada pada dokumen pribadi M. Jusuf yang disimpan dalam sebuah bank.

Menurut kesaksian salah satu pengawal kepresidenan di Istana Bogor, Letnan Satu (Lettu) Sukardjo Wilardjito, ketika pengakuannya ditulis di berbagai media massa setelah Reformasi 1998 yang juga menandakan berakhirnya Orde Baru dan pemerintahan Presiden Soeharto. Dia menyatakan bahwa perwira tinggi yang hadir ke Istana Bogor pada malam hari tanggal 11 Maret 1966 pukul 01.00 dinihari waktu setempat bukan tiga perwira melainkan empat orang perwira yakni ikutnya Brigadir Jendral (Brigjen) M. Panggabean. Bahkan pada saat peristiwa Supersemar Brigjen M. Jusuf membawa map berlogo Markas Besar AD berwarna merah jambu serta Brigjen M. Pangabean dan Brigjen Basuki Rahmat menodongkan pistol ke arah Presiden Soekarno dan memaksa agar Presiden Soekarno menandatangani surat itu yang menurutnya itulah Surat Perintah Sebelas Maret yang tidak jelas apa isinya. Lettu Sukardjo yang saat itu bertugas mengawal presiden, juga membalas menodongkan pistol ke arah para jenderal namun Presiden Soekarno memerintahkan Soekardjo untuk menurunkan pistolnya dan menyarungkannya. Menurutnya, Presiden kemudian menandatangani surat itu, dan setelah menandatangani, Presiden Soekarno berpesan kalau situasi sudah pulih, mandat itu harus segera dikembalikan. Pertemuan bubar dan ketika keempat perwira tinggi itu kembali ke Jakarta. Presiden Soekarno mengatakan kepada Soekardjo bahwa ia harus keluar dari istana. "Saya harus keluar dari istana, dan kamu harus hati-hati," ujarnya menirukan pesan Presiden Soekarno. Tidak lama kemudian (sekitar berselang 30 menit) Istana Bogor sudah diduduki pasukan dari RPKAD dan Kostrad, Lettu Sukardjo dan rekan-rekan pengawalnya dilucuti kemudian ditangkap dan ditahan di sebuah Rumah Tahanan Militer dan diberhentikan dari dinas militer.

Beberapa kalangan meragukan kesaksian Soekardjo Wilardjito itu, bahkan salah satu pelaku sejarah supersemar itu, Jendral (Purn) M. Jusuf, serta Jendral (purn) M Panggabean membantah peristiwa itu. Dari kesaksian A.M. Hanafi dalam bukunya "A.M Hanafi Menggugat Kudeta Soeharto", seorang mantan duta besar Indonesia di Kuba yang dipecat secara tidak konstitusional oleh Soeharto. Dia membantah kesaksian Letnan Satu Sukardjo Wilardjito yang mengatakan bahwa adanya kehadiran Jendral M. Panggabean ke Istana Bogor bersama tiga jendral lainnya (Amirmachmud, M. Jusuf dan Basuki Rahmat) pada tanggal 11 Maret 1966 dinihari yang menodongkan senjata terhadap Presiden Soekarno. Menurutnya, pada saat itu, Presiden Soekarno menginap di Istana Merdeka, Jakarta untuk keperluan sidang kabinet pada pagi harinya. Demikian pula semua menteri-menteri atau sebagian besar dari menteri sudah menginap di Istana untuk menghindari kalau datang baru besoknya, demonstrasi-demonstrasi yang sudah berjubel di Jakarta. A.M Hanafi Sendiri hadir pada sidang itu bersama Wakil Perdana Menteri (Waperdam) Chaerul Saleh. Menurut tulisannya dalam bukunya tersebut, ketiga jendral itu tadi mereka inilah yang pergi ke Istana Bogor, menemui Presiden Soekarno yang berangkat kesana terlebih dahulu. Dan menurutnya mereka bertolak dari istana yang sebelumnya, dari Istana Merdeka Amirmachmud menelepon kepada Komisaris Besar Soemirat, pengawal pribadi Presiden Soekarno di Bogor, kemudian minta ijin untuk datang ke Bogor. Dan semua itu ada saksinya-saksinya. Ketiga jendral ini rupanya sudah membawa satu teks, yang disebut sekarang Supersemar. Di sanalah Bung Karno, tetapi tidak ditodong, sebab mereka datang baik-baik. Tetapi di luar istana sudah di kelilingi demonstrasi-demonstrasi dan tank-tank ada di luar jalanan istana. Mengingat situasi yang sedemikian rupa, rupanya Bung Karno menandatangani surat itu. Jadi A.M Hanafi menyatakan, sepengetahuan dia, sebab dia tidak hadir di Bogor tetapi berada di Istana Merdeka bersama dengan menteri-menteri lain. Jadi Jendral Panggabean, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menhankam, tidak hadir di Istana Bogor.

Tentang pengetik Supersemar. Siapa sebenarnya yang mengetik surat tersebut, masih tidak jelas. Ada beberapa orang yang mengaku mengetik surat itu, antara lain Letkol (Purn) TNI-AD Ali Ebram, saat itu sebagai staf Asisten I Intelijen Resimen Tjakrabirawa. Kesaksian yang disampaikan kepada sejarawan asing, Ben Anderson, oleh seorang tentara yang pernah bertugas di Istana Bogor. Tentara tersebut mengemukakan bahwa Supersemar diketik di atas surat yang berkop Markas Besar Angkatan Darat, bukan di atas kertas berkop kepresidenan. Inilah yang menurut Ben menjadi alasan mengapa Supersemar hilang atau sengaja dihilangkan.

Berbagai usaha pernah dilakukan Arsip Nasional untuk mendapatkan kejelasan mengenai surat ini. Bahkan, lembaga ini berkali-kali meminta kepada Jendral (purn) M. Jusuf saksi terakhir hingga akhir hayatnya di 8 September 2004, agar bersedia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun selalu gagal. Lembaga ini juga sempat meminta bantuan Muladi yang ketika itu menjabat Mensesneg, Jusuf Kalla, M. Saelan, bahkan meminta DPR untuk memanggil M. Jusuf. Sampai sekarang, usaha Arsip Nasional itu tidak pernah terwujud. Saksi kunci lainnya, adalah mantan presiden Soeharto. Namun dengan wafatnya mantan Presiden Soeharto pada tanggal27 Januari 2008 membuat sejarah Supersemar semakin sulit untuk diungkap.

Sebelumnya harian ini pada 11 Agustus 2004 menurunkan laporan mengenai upaya penelusuran dokumen asli Supersemar hingga ke sumber utama yaitu mantan Presiden Soeharto. Menurut Kepala Arsip Nasional Djoko Utomo bahwa dokumen asli supersemar itu pasti ada. Yang belum ketahuan keberadaannya saja. Jadi, sekarang tinggal ditelusuri, sudah dilakukan pihaknya sejak lama, termasuk ke tiga tokoh M Jusuf, Amir Machmud dan Basuki Rahmat yang mengantar surat Presiden Soekarno saat itu kepada Soeharto yang ketika itu Panglima Kostrad untuk mengambil alih keadaan. Penelusuran Supersemar yang asli kepada Amir Mahmud ketika masih hidup namun belum sempat, Sedangkan kepada M Jusuf yang saat itu masih hidup, hingga kini belum berhasil, meski sudah melalui Komisi VI DPR. Kepala ANRI mengakui, ada dua versi arsip salinan dari Supersemar yang ada di Arsip Nasiponal, yaitu versi Mabes AD dan Setneg.

Sumber selanjutnya yang melihat permasalahan proses terjadinya Supersemar adalah buku yang dieditori oleh Cyntha Wirantaprawira, 2005, Menguak Tabir Peristiwa 1 Oktober 1965 Mencari Keadilan Lifting the Curtain on the Coup ofOctober1st 1965 Suing for the Justice, memuat dialog yang terjadi seputar keluarnya Supersemar sekaligus menguraikan pernyataan Menteri Luar Negeri Subandrio dan Wakil Perdana Menteri II Leimena, terhadap proses penandatanganan Supersemar oleh Prsiden Soekarno di hadapan tiga perwira Angkatan Darat. Bagi Subandrio Presiden adalah Panglima Tertinggi ABRI dan seharusnya kendali keamanan negara berada di tangan Presiden. Subandrio merasa Bung Karno sudah ditekan. Penekanan tersebut terbukti pada kalimat "Mengamankan pribadi Presiden dan keluarganya", artinya keselamatan Presiden terancam oleh pihak yang menekan agar surat tersebut dikeluarkan. Tetapi kalimat unik ini tidak ada dalam sejarah versi Orde Baru. Bahkan lebih hebat lagi, naskah Supersemar yang membuat Soeharto ditunjuk sebagai pengemban Supersemar (menjadi presiden tanpa melalui proses pemilu dan dipilih MPR) kini sudah tiada. Tidak jelas keberadaan surat yang begitu penting.

Keraguan Presiden Soekarno untuk manandatangani Supersemar diulangnya kembali dengan bertanya pada Subandrio, "Ban, setuju?" tanya Bung Karno, dan dijawab dengan "Ya, bagaimana, bisa berbuat apa saya? Bung Karno sudah berunding tanpa kami", jawab Subandrio. Kembali Bung Karno bertanya, "Tapi kau setuju?" Subandrio memberanikan diri menjawab "Kalau bisa, perintah lisan saja",
Amirmachmud menyela: "Bapak Presiden tanda tangan saja. Bismillah saja, pak". Bung Karno rupanya sudah ditekan tiga jenderal itu saat berunding tadi. Raut wajahnya terlihat ragu-ragu, tetapi seperti mengharapkan dukungan setuju. Akhirnya Subandrio setuju. Chaerul dan Leimena juga menyatakan setuju. Bung Karno kemudian meneken (tanda tangan). Setelah mendapat surat perintah itu, ketiga jenderal langsung berangkat kembali ke Jakarta menemui Soeharto yang mengutus mereka. Bahkan mereka menolak ketika ditawari Bung Karno untuk makan malam bersama. "Maaf, pak. Karena hari sudah malam", ujar salah seorang dari mereka. Dengan wajah berseri mereka membawa surat bersejarah yang kemudian dinamakan Supersemar.

Esoknya, 12 Maret 1966, Soeharto langsung mengumumkan pembubaran PKI. Uniknya, pembubaran PKI itu menggunakan surat keputusan Presiden nomor 113 tahun 1966. Saat diumumkan juga dibacakan bahwa ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Enam hari kemudian 15 menteri yang masih aktif ditangkapi. Tentu saja Soeharto tidak melapor lebih dahulu kepada Presiden. Untuk pembubaran PKI, surat malah baru sampai ke tangan Soeharto tengah malam dan esok siangnya ia langsung mengambil kebijakan itu. Untuk penangkapan 15 menteri, alasannya adalah agar para menteri itu jangan sampai menjadi korban sasaran kemarahan rakyat yang tidak terkendali. Tetapi ia juga menyampaikan alasan yang kontradiktif yakni: para menteri hanyalah pembantu presiden, bukan bentuk kolektif pemerintahan. Jadi bisa saja ditangkap. Yang jelas, begitu ditangkap para menteri langsung ditahan. Tuduhannya gampang: terlibat G30S/PKI tuduhan yang sangat ditakuti seluruh rakyat Indonesia sepanjang Soeharto berkuasa. Terbukti di kemudian hari bahwa mengkritik kebijaksanaan pemerintahan Soeharto bisa dituduh PKI.


Surat Perintah 11 Maret 1966 sudah diselewengkan. Soeharto menafsirkannya sebagai bentuk penyerahkan kekuasaan dari Bung Karno kepada Soeharto, bukan perintah memulihkan keamanan Ibukota. Sebagai orang yang tahu persis kondisi saat itu, Subandrio sangat yakin tujuan Soeharto membubarkan PKI dan menangkapi 15 menteri adalah rangkaian strategi untuk meraih puncak kekuasaan. Seperti disebut dalam buku ini, strategi Soeharto menuju puncak kekuasaan ada empat tahap:
- habisi para jenderal saingan
- hancurkan PKI
- copoti para menteri
- jatuhkan Bung Karno.
Hingga saat dipegangnya Supersemar yang dicapai Soeharto sudah tiga tahap. Tinggal tahap terakhir. Namun Bung Karno pun bereaksi. Tidak benar jika Bung Karno diam saja. Beliau memerintahkan Leimena menemui Soeharto menanyakan hal itu, "bagaimana ini? Surat perintah hanya untuk mengamankan Jakarta, bukan untuk pembubaran PKI. Kok malah main tangkap", tanya Leimena kepada Soeharto. Tetapi Soeharto tidak menggubris. Seperti terjadi pada tanggal 3 Oktober 1965, saat Leimena protes pada Soeharto karena Bung Karno ditawan di Istana Bogor, Soeharto menyatakan: "Pak Leimena jangan ikut campur. Sekarang saya yang kuasa."
Leimena yang kembali ke Istana Bogor melaporkan reaksi Soehartokepada presiden. Dan Bung Karno terdiam, tetapi dari wajahnya kelihatan jelas bahwa beliau sedang marah. Dari laporan Leimena diketahui bahwa saat itu situasi Jakarta sangat tegang, tank dan kendaraan lapis baja bersiaga di setiap ujung jalan, tentara ada di mana-mana. Mereka dikenali sebagai pasukan Kostrad dan Brigade Para 3 Yon Siliwangi. Keberadaan mereka kali ini adalah untuk menakut-nakuti anggota PKI yang jumlahnya masih sangat besar saat itu. Mungkin pula ditujukan untuk memberikan tekanan psikologis terhadap Bung Karno yang sudah kehilangan kuasa agar tidak menghalang-halangi pembubaran PKI atau mungkin juga ditujukan untuk kedua-duanya.

Adapun 15 menteri yang ditangkapi Soeharto dengan dalih Supersemar adalah:
1. (Waperdam-I merangkap Menlu, merangkap Kepala BPI)
2. Waperdam-III Chaerul Saleh
3. Menteri Tenaga Listrik S. Reksoprojo
4. Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Sumardjo
5. Menteri Keuangan Oei Tjoe Tat
6. Menteri Bank Sentral dan Gubernur BI Yusuf Muda Dalam
7. Menteri Pertambangan Armunanto
8. Menteri Irigasi dan Pembangunan Desa Ir. Surahman
9. Menteri Perburuhan Sutomo Martoprojo
10. Menteri Kehakiman Andjarwinata
11. Menteri Penerangan Asmuadi
12. Menteri Urusan Keamanan Letkol Imam Syafi'i
13. Menteri Sekretaris Front Nasional Ir. Tualaka
14. Menteri Transmigrasi dan Koperasi Ahmadi
15. Menteri Dalam Negeri merangkap Gubernur Jakarta Raya Sumarno Sastrowidjojo

Meskipun sudah menangkap 15 menteri yang masih aktif menjalankan tugas, namun Soeharto tanpa rasa malu sedikit pun menyatakan bahwa kekuasaannya diperoleh secara konstitusional. Padahal ketika menangkap para menteri perintah Soeharto kepada tentara yang melaksanakan berbunyi demikian, "tangkap dulu mereka, alasannya cari kemudian".
Itulah filsafat Soeharto dalam logika kekerasannya. Hal yang sama seperti itulah dilakukan Soeharto pada tragedi 1 Oktober 1965. Beberapa jam setelah para jenderal dibunuh, kelompok bayangan Soeharto langsung mengumumkan bahwa: G30S didalangi PKI. Kemudian Soeharto memerintahkan untuk, "basmi dulu partai itu (PKI), bukti-bukti cari kemudian". Tinggal setengah tahap lagi dari bagian tahap terakhir: jatuhkan Bung Karno. Setelah Supersemar ketika Soeharto membubarkan PKI dan menangkapi para menteri yang setia kepada Presiden Soekarno Bung Karno sebenarnya sudah setengah jatuh. Beliau sudah tidak berdaya dan para menterinya yang masih aktif ditangkapi. Maka ajal politik tinggal tunggu waktu. PKI resmi dibubarkan, tiga tokoh pimpinan PKI yaitu DN Aidit, Njoto dan Lukman ditangkap hidup-hidup. Presiden Soekarno yang sudah kehilangan kekuasaannya menolak memerintahkan mengadili mereka. Persoalan ini lantas diambil-alih oleh Soeharto. Para pimpinan PKI itu diadili dengan cara tersendiri. Soeharto memerintahkan tentara menembak mati ketiganya. Dan ketiganya memang ditembak mati tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Perlakuan Soeharto seperti itu wajar jika dikatakan bahwa Soeharto tidak ingin kedoknya dalam memanipulir G30S terbongkar di pengadilan jika tiga pimpinan PKI itu diadili.

Soeharto jelas terlibat G30S. Setelah mendapat surat perintah yang dikacaubalaukannya, Soeharto membongkar-pasang keanggotaan DPRGR yang merupakan bagian dari MPRS. Caranya dengan merampas kursi yang semula diduduki oleh anggota PKI dan menggantinya dengan orang-orang Soeharto sendiri. Kemudian Soeharto menyuruh MPRS (yang sebagian besar sudah diisi orang-orangnya sendiri) bersidang. Inti sidang adalah mengukuhkan Supersemar secara konstitusional. Sehingga dengan itu pembantaian besar-besaran terhadap anggota PKI sudah dilegalkan. Keluarga anggota PKI, teman-teman mereka, bahkan ada juga rakyat yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan PKI ikut terbunuh. Darah orang PKI, keluarga dan teman mereka halal bila ditumpahkan. Inilah pembantaian terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Tidak ada yang tahu persis berapa jumlah rakyat yang terbunuh. Ada yang mengatakan 800.000, ada yang mengatakan 1.000.000. Yang paling tinggi adalah pernyataan Sarwo Edhi Wibowo yang katanya mencapai 3.000.000 manusia. Indonesia Ladang Pembantaian.

Ada pula penulis asing yang kemudian karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di antaranya adalah Antonie Dake dengan bukunya Sukarno File: Berkas-berkas Sukarno 1965-1967, Kronologi Suatu Keruntuhan. Seperti biasa jika berhadapan dengan wacana periode tersebut, maka timbul pro-kontra di masyarakat atas isi buku itu. Sebagaimana diketahui, di bawah pimpinan Letkol Untung kelompok itu menjemput paksa sejumlah perwira militer di Jakarta. Penjemputan paksa itu berujung pada tewasnya sejumlah perwira tinggi dan menengah Angkatan Darat, juga Aipda KS Tubun dan Ade Irma Surjani Nasution, puteri Jenderal A.H. Nasution. Pertanyaannya adalah siapa sebenarnya tokoh kunci operasi militer itu? Hingga kini masih merupakan misteri, dan hal itu telah menjadi fokus berbagai wacana, termasuk tulisan di buku ini.

Ratusan ribu hingga jutaan manusia terbunuh. Wacana demikian tentu amat perlu untuk terus disuarakan demi pengingatan bangsa. Tetapi jika tidak hati-hati dapat menimbulkan kesan bahwa tragedi tahun 1965 hanya terbunuhnya para tokoh itu. Padahal sesungguhnya tragedi 1965 bukan hanya itu. Ada tragedi lain yang tidak kalah dahsyat, yakni dibunuhnya ratusan hingga jutaan warga masyarakat Indonesia beberapa saat setelah terjadinya peristiwa pembunuhan para petinggi militer itu, apa pun justifikasinya. Mereka dibunuh di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan sejumlah tempat lain di Tanah Air. Kebanyakan dari mereka yang dibunuh itu adalah rakyat biasa yang kemungkinan besar tak ada sangkut paut dengan operasi militer yang dilakukan Letkol Untung dan kawan-kawan di Jakarta. Dalam jumlah besar mereka dieksekusi tanpa melalui proses pengadilan, sementara yang lolos dari eksekusi ditangkap dan dipenjara selama bertahun-tahun, juga tanpa proses pengadilan.

Sejumlah tokoh militer dan politik yang diduga terkait operasi militer 1 Oktober 1965 itu memang diadili oleh suatu mahkamah khusus, tetapi sejauh mana pengadilan itu fair, masih merupakan tanda tanya. Jumlah yang dibunuh itu begitu besar sehingga bisa jadi merupakan pembunuhan warga sipil terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah bangsa ini. Pembunuhan itu mengingatkan, dalam sejarahnya bangsa kita pernah melakukan pembantaian terhadap sesama warga dengan cara dan dalam jumlah yang amat mengerikan. Karena itu, perlulah tragedi berdarah itu terus diteliti dan dipelajari sehingga tindakan di luar perikemanusiaan yang adil dan beradab seperti itu tak akan terulang di masa datang. Dalam konteks itu pula penting mencari tahu tidak hanya siapa dalang di balik pembunuhan 1 Oktober 1965, tetapi juga dalang di balik pembunuhan massal pada pekan-pekan terakhir tahun 1965. Penting pula mempelajari siapa yang terutama diuntungkan, serta apa saja dampak tragedi itu bagi Indonesia saat itu, kini dan di masa depan. Dalang pembantaian Secara teoretis, tampaknya tidak akan terlalu sulit menemukan dalang dari peristiwa itu, khususnya pada tingkat nasional.

Fakta bahwa pembunuhan terjadi pada minggu ketiga Oktober di Jawa Tengah, bulan November di Jawa Timur, dan bulan Desember di Bali, menunjukkan, pembunuhan itu tidak terjadi secara spontan dan serempak. Terkesan ada koordinasi dan provokasi. Dengan kata lain, ada unsur koordinator dan provokator, dan itu penting untuk segera diketahui publik. Seorang perwira militer memang pernah memimpin dan mengoordinasikan operasi pembantaian di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya, tetapi tampaknya dia lebih merupakan semacam komandan lapangan saja. Besar kemungkinan, ada komando yang datang dari pihak yang lebih tinggi daripada dia di Jakarta. Kemungkinan macam itu tentu amat penting untuk secepatnya dikaji masyarakat. Jika dalam kasus operasi militer yang dilakukan Gerakan Tiga Puluh September dugaan tentang siapa dalangnya berkisar pada sejumlah pihak (seperti Bung Karno, PKI, Letkol Untung, Mayjen Soeharto, dan CIA), dalam kasus pembunuhan massal 1965 dugaan serupa bisa lebih dipersempit. Bung Karno tentu bukan dalangnya karena tak ada tanda-tanda dia pernah berpikiran membunuh secara massal anggota Partai Komunis atau partai politik apa pun di negeri ini. Letkol Untung juga bukan, karena pada 2 Oktober 1965 gerakan yang dipimpinnya telah gagal dan ia melarikan diri. PKI juga tidak karena justru merekalah korban pembunuhan massal itu. Akhirnya yang tinggal hanya sedikit kemungkinan, dan itu mendesak untuk segera diteliti lebih lanjut.

Dengan demikian, diharapkan penelitian dan wacana tentang tragedi 1965 tidak lagi hanya berkisar pada pencarian dalang Gerakan Tiga Puluh September saja, tetapi juga dalang pembantaian massal 1965-1966. Dengan kata lain, bahkan jika dalang dari operasi militer 1 Oktober 1965 telah ditemukan, masyarakat masih harus mencari siapa sebenarnya dalang dari pembunuhan massal 1965. Akhir kata, terpulang kepada masyarakat Indonesia, bukan hanya peneliti asing, untuk mencari dan menemukan siapa sebenarnya tokoh kunci di balik pembunuhan berskala besar itu.

Orang luar lainnya yang menulis buku tentang peristiwa ‘65 adalah Robert Cribb The Indonesian Killings: Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966, dalam buku ini yang hendak ditekankan adalah sesuatu yang tak kalah seriusnya dalam perjalanan sejarah Indonesia sesudah tahun 1965, yakni pembantaian massal, yang membawa efek psikologis, sosial, dan kultural, yang terasa hingga jauh sesudah pembantaian itu terjadi. Jadi sifatnya lebih menaruh perhatian pada akibat daripada sebab suatu atau serangkaian kejadian disebut sebagai rememoration.


Rememoration
Sebagai jenis historiografi, rememoration menafsirkan sejarah secara simbolik yang kurang berminat pada memori sebagai ingatan semata-mata, tetapi lebih pada struktur menyeluruh masa lampau di dalam masa kini. Pusat perhatiannya lebih pada konstruksi tentang suatu peristiwa daripada peristiwanya sendiri, lebih pada jejak-jejak yang ditinggalkan suatu tindakan daripada tindakan itu sendiri, lebih pada bagaimana suatu kejadian digunakan dan disalahgunakan di masa kini daripada dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Buku yang terbit pada awal tahun 1990 ini layak disebut sebagai satu bentuk rememoration dengan tiga alasan. Buku ini mencoba memperlihatkan bahwa pembantaian massal yang menyusul setelah Gerakan 30 September 1965 itu bukan sekadar pembasmian Partai Komunis Indonesia (PKI) secara fisik, tetapi sekaligus penyiapan mentalitas yang menerima suatu orde yang baru, yang benar-benar terpisah dari orde sebelumnya, juga menunjukkan bagaimana Orde Baru mencitrakan dirinya sebagai penyelamat negara dan bangsa. Pembantaian itu meninggalkan goresan pada ingatan yang kemudian membentuk semacam struktur kepribadian kolektif yang curiga pada kelompok lain, bersikap menjauhkan diri dari politik, dan mudah mengkambinghitamkan pihak lain.

Tragedi-65 seharusnya dilihat dalam konteks 'gambar besar'nya. Contoh, dalam konteks Perang Dingin, pada awal tahun 60-an di kawasan Asia Tenggara terjadi dua peristiwa besar. Yaitu terbentuknya Malaysia, September 1963, dan Peristiwa Teluk Tonkin, Agustus 1964. Pertanyaannya, apa arti gambar besar itu dalam mengolah jiwa bangsa? Untuk memahami tragedi-65 kita harus memahami juga konteks global atau 'gambar besar' itu. Karena dalam Perang Dingin baik Blok Barat maupun Blok Timur berkepentingan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Hasil studi atau pustaka tentang apa maunya Uni Soviet, memang belum muncul. Mungkin setelah Perang Dingin selesai, akan banyak arsip di Kremlin yang bisa dipelajari. Sedangkan tentang apa maunya AS, sudah ada beberapa studi yang cukup meyakinkan. Dua buku yang terbit tahun 1995 akan dipakai sebagai pustaka utama, (1) Subversion As Foreign Policy oleh Audrey R. Kahin dan George McT. Kahin dan (2) To Have And Not To Have oleh Jonathan Marshall.

Ada enam pokok pikiran yang didapat dari kedua buku itu: (1) Industri AS dan juga Inggris, sekutunya di Eropa, butuh suplai bahan baku dari Asia Tenggara; (2) Setelah Perang Dunia-2 nasionalisme di Asia Tenggara dan komunisme yang berkembang di RRC menjadi ancaman besar bagi kekuasaan AS di Asia; (3) Hubungan AS dengan Jepang berkembang di tahun 50-an. Secara militer Jepang dikebiri, tetapi secara ekonomi harus diperkuat. Untuk itu bahan baku Asia Tenggara dibutuhkan; (4) Untuk menjaga suplai bahan baku kalau perlu dilakukan intervensi militer; (5) Intervensi militer itu ditutupi dengan ideologi anti-komunis yang bisa menandingi nasionalisme; (6) Untuk menerapkan ideologi tandingan itu dibutuhkan partner lokal. Kira-kira seperti itulah gambar besar yang bisa dilihat ketika tragedy '65 terjadi.
Mengenai naskah asli Supersemar, mantan Menhankam/Pangab M. Jusuf mengungkapkan sesuatu yang jauh berbeda. Seperti yang diungkapkan dalam buku M. Jusuf: Panglima Para Prajurit (2006), M. Jusuf menyimpan salinan naskah asli Supersemar yang panjangnya dua halaman. M. Jusuf sendiri mempunyai dua versi cerita yang secara substansial berbeda cukup jauh. Pertama, adalah bahwa naskah itu hanya diketik bersih satu kopi. Satu-satunya kopi yang ada itulah yang diberikan kepada Mayjen Basuki Rachmat setelah ditandatangani oleh Bung Karno.

Versi kedua yang pernah dikemukakan oleh Jusf antara lain kepada Jusuf Kalla adalah, Brigjen Sabur mengetik rangkap tiga dengan kertas karbon. Kopi utama itulah yang kemudian ditandatangani oleh presiden, kemudian tindasan pertama diambil oleh Sabur dan tindasan kedua atau kopi ketiga diambil dan disimpan oleh M. Jusuf. Dua lembar kopi sama sekali tidak ditandatangani oleh presiden. Dalam buku itu, selain menyimpan kopi ketiga dari surat perintah tersebut juga menyimpan konsep pertama surat perintah, dan juga konsep kedua (setelah diberi koreksi oleh Soebandrio dan Chairul Saleh). Tetapi duapuluh tahun kemudian setelah peristiwa itu terjadi, M. Jusuf berusaha tidak mengungkapkan lagi soal itu sehingga konfirmasi atas versi yang pernah ia ceritakan tidak bisa dilakukan lagi. Menurutnya ia tidak ingin terlibat dalam perdebatan yang dianggapnya "tidak berguna".

Di bulan Mei 1991, M. Jusuf yang masih menjabat Ketua BPK pernah menunjukkan fotokopi Surat Perintah 11 Maret 1966 kepada Sumarkidjo (penulis buku) dan kemudian diberikan untuk disimpan Sumarkidjo. Kopinya sendiri tidak begitu jelas terdiri dari dua halaman dan ada tanda tangan presiden. "Kau lihat, ini bunyi Surat PErintah yang asli" katanya singkat kepada Sumarkidjo. Jusuf sama sekali tidak menjelaskan dari mana ia dapatkan kopi tersebut dan apakah ia menyimpannya. Bagaimana dan dari sumber mana M. Jusuf melakukan fotokopi itu, dan apakah berarti dia masih menyimpannya, tidak pernah dijelaskan lagi.
Kalau memang naskah Supersemar yang asli terdiri dari dua lembar, dapat disimpulkan bahwa kedua dokumen yang ada di Sekretariat Negara dan pernah dimuat dalam 30 tahun Indonesia Merdeka itu seluruhnya palsu (A. Pambudi, 2006: 76-82). Yang tersisa tinggallah pertanyaan apakah naskah asli Supersemar memang sengaja dilenyapkan ? Siapa yang melenyapkan ?

Untuk ini kita perlu melihat siapa yang terakhir kali memegang naskah asli Supersemar. M. Jusuf pernah berkata bahwa untuk pembubaran PKI, Soeharto menyerahkan kepada stafnya, di antaranya Sudharmono. Setelah itu ketiga perwira tinggi tidak tahu menahu. Kemungkinan diserahkan kepada Soeharto, meski dia menyangkal memegangna. Mungkin dipegang Sudharmono, namun dia menyangkalnya pula. Mungkin di Sutjipto, Kas KOTI, yang juga menyangkalnya.

Maka jika ucapan M. Jusuf benar, setelah naskah asli Supersemar diserahkan kepada Soeharto, lalu diserahkan kepada siapa lagi ? Mungkinkah naskah itu disimpan sendiri oleh Soeharto atau telah dimusnahkan ? Jika disimak pernyataan Amirmachmud dalam bukunya H. Amirmachmud Menjawab, setelah naskah yang dirumuskan tim yang terdiri dari Basuki Rachmat, M. Jusuf dan Sabur di Istana Bogor ditandatangani Bung Karno, Amirmachmud beserta M. Jusuf dan Basuki Rachmat berangkat ke rumah Soeharto di Jalan Agus Salim, Jakarta. Niatnya mau menyerahkan naskah Supersemar, akan tetapi ternyata Soeharto tidak ada di rumah. Malam itu, Letjen Soeharto sedang menerima para Pangdam di markas Kostrad. Mereka bertiga menuju Kostrad dan menyerahkan naskah Supersemar langsung dari Basuki Rachmat kepada Soeharto. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa Soeharto-lah yang terakhir bisa dicatat sebagai pemegang surat misterius itu.


Penutup
Mari kita saksikan bersama bangsa ini, strategi AS membina Angkatan Darat terbukti mendapat sukses besar. Setelah Orde Baru berdiri para perwira Angkatan Darat memainkan peranan kunci. Konfrontasi melawan Barat yang sering didengungkan oleh founding fathers dihentikan. Musuh besar AS di Indonesia, Bung Karno dan PKI, telah disingkirkan. Politik Indonesia di bawah kendali Jenderal Soeharto kemudian menjadi sangat pro-AS. Sumber-sumber alam Indonesia terbuka lebar untuk dimanfaatkan oleh Barat dan sekutu-sekutunya, Jepang, Korea dan Taiwan. Jalur laut Selat Malaka dan Laut Cina Selatan sepenuhnya di bawah pengawasan Armada-7. Minyak dan gas Indonesia ditambang oleh perusahaan-perusahaan AS yang selama 30 tahun ini Caltex sudah menambang dua lapangan minyak terbesar di Asia Tenggara, lapangan Minas dan Duri di Riau yang pernah diselamatkan oleh marinir dan RPKAD pada tahun 1958. Mobil Oil sudah hampir menghabiskan lapangan gas Arun di Aceh. Perusahaan migas Total dari Perancis menambang di Delta Mahakam.

Lebih dari 90% produksi minyak dan gas Indonesia dilakukan oleh perusahaan asing. Migas itu kemudian diekspor, sebagian besar ke Jepang, Korea dan Taiwan. Pada tahun 90-an ini keuntungan bersih perusahan migas mencapai sekitar 5 juta dolar per hari. Minyak dan gas Indonesia, sebagian besar dari Sumatra, sudah berhasil digunakan untuk mengembangkan industri Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Tahun 2000 kemarin, minyak Indonesia tidak bisa lagi di ekspor karena hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Gas Indonesia di dekat Pulau Natuna, sudah mulai dikerjakan oleh Exxon. Kontrak pengembangan lapangan gas Natuna ditandatangani ketika presiden Clinton berkunjung dalam rangka APEC tahun lalu. Keuntungan dari penggalian barang tambang seperti di Freeport misalnya, dan dari penebangan hutan Kalimantan juga sudah mengalir ke perusahaan-perusahaan AS, Jepang, Korea atau Taiwan. Tenaga buruh Indonesia dipakai untuk mendatangkan keuntungan bagi konglomerat Barat dan partner lokal mereka.

Dalam konteks inilah G30S menemukan jalinan rumit berkelindan dengan kepentingan luar negeri. Untuk mengurai jalinan tersebut sebenarnya tidaklah sesulit yang dibayangkan selama ini, hanyalah political will pemerintah yang berkuasa untuk mencerdaskan kehidupan rakyatnya. Jika tidak, rakyat dapat mengungkapkannya secara berkelanjutan sesuai dengan peran dan posisinya masing-masing. Namun jika hingga kini pemerintah maupun rakyat tidak juga bergerak untuk mengungkap tragedi masa lalu itu, pertanyaan yang tersisa adalah, adakah kita semua diuntungkan oleh tetesan darah dan air mata para korban kekejaman penguasa orde terlama ?

Gambaran besar ini memang rumit karena banyak hal yang saling berkaitan, jalin berjalin. Tetapi sudah mulai dipahami banyak orang, misalnya oleh Ali Sadikin yang dalam sebuah acara di bulan Agustus 1995 lalu mengatakan, "Dulu Bung Karno dan Bung Hatta bilang neo-kapitalisme, neo-imperialisme dan neo-kolonialisme. Kadang-kadang saya bosan mendengarnya dan tidak mengerti sama sekali. Ternyata mereka berpikir 40-50 tahun ke depan. Kita baru mengerti sekarang Bung Karno dan Bung Hatta itu benar." Kitalah yang kerdil karena tidak mau mengerti dan memahami apa yang terjadi di masa lalu, penderitaan lahir batin para korban akibat penyimpangan terhadap wewenang surat paling misterius sedunia.


DAFTAR PUSTAKA

Abdul Moestahal K.H., 2002, Dari Gontor ke Pulau Buru, Syarikat Indonesia.
A. Pambudi, 2006, Supersemar Palsu : Kesaksian Tiga Jenderal, Yogyakarta, Penerbit Media Pressindo.
Cribb, Robert, The Indonesian Killings: Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966, (terj.)

Cyntha Wirantaprawira (ed), 2005, Menguak Tabir Peristiwa 1 Oktober 1965 Mencari Keadilan Lifting the Curtain on the Coup ofOctober1st 1965 Suing for the Justice, Heidelberg RF Jerman, Lembaga Persahabatan Jerman Indonesia.

Dake, Antonie, Sukarno File: Berkas-berkas Sukarno 1965-1967, Kronologi Suatu Keruntuhan
Harsutejo, 2003, G30S Sejarah yang Digelapkan, Jakarta, Hasta Mitra & Pustaka Utankayu.

Sudharmono, et.al., 1994, 30 Tahun Indonesia Merdeka jilid 3, Sekretariat Negara, Jakarta.

Kompas, 9 Feb 2001.

Kompas, 11 Agustus 2004.


Lampiran-lampiran :

Surat Perintah Sebelas Maret ini adalah versi yang dikeluarkan dari Markas Besar Angkatan Darat (AD) yang juga tercatat dalam buku-buku sejarah. Sebagian kalangan sejarawan Indonesia mengatakan bahwa terdapat berbagai versi Supersemar sehingga masih ditelusuri naskah supersemar yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno di Istana Bogor.

SURAT PERINTAH

I. Mengingat:
1.1. Tingkatan Revolusi sekarang ini, serta keadaan politik baik nasional maupun Internasional
1.2. Perintah Harian Panglima Tertingi Angkatan Bersendjata/Presiden/Panglima Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966

II. Menimbang:
2.1. Perlu adanja ketenangan dan kestabilan Pemerintahan dan djalannja Revolusi.
2.2. Perlu adanja djaminan keutuhan Pemimpin Besar Revolusi, ABRI dan Rakjat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta segala adjaran-adjarannja

III. Memutuskan/Memerintahkan:

Kepada: LETNAN DJENDERAL SUHARTO, MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT

Untuk: Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi:
1. Mengambil segala tindakan jang dianggap perlu, untuk terdjaminnja keamanan dan ketenangan serta kestabilan djalannja Pemerintahan dan djalannja Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimin Besar revolusi/mandataris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi.
2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan-Angkatan lain dengan sebaik-baiknja.
3. Supaya melaporkan segala sesuatu jang bersangkut-paut dalam tugas dan tanggung-djawabnja seperti tersebut diatas.

IV. Selesai.

Jakarta, 11 Maret 1966
PRESIDEN/PANGLIMA
TERTINGGI/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/
MANDATARIS M.P.R.S.

SUKARNO
 

Comments  

 
#2 2012-03-07 15:25
Surat yang sedemikian penting kok sampai hilang. Yang pegang adalah orang setingkat jenderal kok lempar lemparan. Sangat tidak masuk akal kalo surat itu hilang. dengan kata lain DIMUSNAHKAN. Saya jadi prihatin terhadap bangsa ini yang demikian mudahnya DIBODOHI. i
 
 
#1 2010-07-28 06:30
Saya appreciate membaca tulisan bapak....saya juga sedang menulis tesis untuk gelar M.Pd di bidang sejarah...namun yg ingin saya tanyakan tentang 15 mentri kabinet dwikora untuk menteri trans dan koperasi tertera Ahmadi....bagaimana dengan Achadi...setahu saya beliau juga ikut ditahan....karena kebetulan beliau adalah paman saya...terima kasih
 

Add comment


Security code
Refresh

Random Image

Who's Online

We have 35 guests online

Comments

01-09-2014By mashudi
The History of Java - Tho...
gan bisa di download ga/ atau dimana sy bisa dapatkan buku ini readmore
29-08-2014By cak supri
Logo Surabaya Salah Kapra...
gak usah eker ekeran mergo lambang utowo logo wes jarno ae logo koyok ngono tapi kudu di tegesi nek ... readmore
28-08-2014By #faqih
Candi Agung Peninggalan M...
qta rakyat pedesaan qta haus akan sejarah cagar budaya candi agung. MPPMT terjunlah langsung ksni ? ... readmore
25-08-2014By margani
Situs 1.400 Tahun Ditemuk...
Di kecamatan Sumberjaya, Kebon Tebu dan Gedung Surian, Lampung Barat banyak ditemukan dolmen dan men... readmore
10-08-2014By
09-08-2014By
Benteng Kuto Besak: Simbo...
saya adalah mahasiswa sejarah asal Aceh, maaf saya boleh usul situs di Aceh di angkat juga dong...ka... readmore
02-08-2014By
Misteri Tokoh Arya Asvend...
1. Temuan Ring of Fire (gunung2 berapi) membuktikan asal muasal kehidupan berasal. pindahnya bangsa2... readmore
10-07-2014By
Bisnis Uang Lama Menguntu...
maaf admin mau numpang share saya ada uang brazil 10000 ada 3 jika minat PM atau ke no 081703612241 ... readmore
22-06-2014By
Panja RUU Budaya Cari Mas...
Tata nilai budaya yang ada di jogjakarta cukup banyak versinya, salah satunya adalah perikehidupan p... readmore
21-06-2014By
Ditemukan Situs Megalit d...
saya he dak meluruskan sejarah sites megalith diatas saita gAri Tuada ho,yang be nar adalah saitaa g... readmore
RSS